Didukung oleh

Inggris Memberikan Mandat Inovasi Stablecoin Baru kepada Bank of England

Pemerintah Inggris berencana memberikan Bank of England tujuan sekunder baru untuk mendukung inovasi di bidang pembayaran, termasuk stablecoin dan bentuk-bentuk penyelesaian digital lainnya. Stabilitas keuangan akan tetap menjadi mandat utama bank sentral tersebut.

DITULIS OLEH
BAGIKAN
Inggris Memberikan Mandat Inovasi Stablecoin Baru kepada Bank of England

Poin-Poin Utama

  • Inggris berencana menetapkan tujuan kedua bagi Bank of England untuk mendukung stablecoin dan pembayaran digital.
  • Tugas baru Bank of England berpotensi mempercepat perkembangan keuangan berbasis token sambil tetap menjaga stabilitas.
  • Dewan Bangsawan (House of Lords) akan membahas perubahan ini pada 7 dan 9 September, yang akan membentuk aturan stablecoin berikutnya di Inggris.

Lucy Rigby Mendukung Mandat Baru Bank of England untuk Keuangan Digital

Inggris sedang berupaya memberikan peran resmi kepada Bank of England dalam mendorong inovasi di bidang stablecoin, keuangan berbasis token, dan infrastruktur pembayaran digital, seiring upaya para pembuat kebijakan untuk menyelaraskan regulasi dengan perubahan teknologi yang pesat.

Berdasarkan proposal tersebut, Bank of England akan diberi tujuan sekunder untuk mendukung inovasi dalam sistem pembayaran sistemik. Mandat ini akan mencakup teknologi baru dan aset penyelesaian digital, termasuk stablecoin, sambil tetap berada di bawah tanggung jawab utama Bank of England dalam menjaga stabilitas keuangan.

Menteri Kota Lucy Rigby mengatakan bahwa teknologi seperti tokenisasi dan teknologi buku besar terdistribusi dapat mengubah wajah pasar keuangan secara global.

"Meskipun stabilitas keuangan akan selalu menjadi tujuan utama Bank of England, tujuan sekunder ini akan mendukung Bank of England untuk terus mendorong inovasi dalam pembayaran dan keuangan digital," kata Rigby.

Stablecoin Semakin Terintegrasi ke dalam Kerangka Regulasi Inggris

Perubahan ini penting bagi aset digital karena memperluas lingkup inovasi Bank yang sudah ada secara langsung ke dalam sistem pembayaran.

Bank of England sudah memiliki tujuan sekunder terkait inovasi saat mengawasi pihak lawan sentral dan lembaga penyimpanan sekuritas sentral. Pemerintah kini ingin menerapkan pendekatan yang sama terhadap infrastruktur pembayaran sistemik, termasuk sistem yang mengandalkan aset penyelesaian digital.

Hal itu dapat memberikan mandat yang lebih jelas kepada bank sentral untuk mempertimbangkan bagaimana regulasi memengaruhi penerbit stablecoin, jaringan pembayaran berbasis token, dan model penyelesaian berbasis blockchain.

Pemerintah menyatakan tujuannya adalah menciptakan kondisi di mana teknologi baru dapat berkembang dengan aman sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Wakil Gubernur Bidang Stabilitas Keuangan Sarah Breeden mengatakan Bank menyambut baik usulan tersebut, sambil menambahkan bahwa hal ini akan "lebih memperkuat upaya kami dalam mendukung inovasi di sektor jasa keuangan tanpa mengorbankan stabilitas keuangan."

Tokenisasi Mendapat Dukungan Kebijakan

Usulan ini sejalan dengan upaya Inggris yang lebih luas untuk memodernisasi sistem pembayaran dan mendorong keuangan digital sambil menjaga ketahanan infrastruktur yang diatur.

Bank akan diwajibkan untuk melaporkan secara tahunan kepada Parlemen mengenai bagaimana mereka memajukan tujuan inovasi tersebut serta menciptakan mekanisme formal untuk mengukur kemajuan.

Pemerintah berencana menerapkan perubahan ini melalui amandemen terhadap RUU Layanan dan Pasar Keuangan, yang dijadwalkan untuk dibahas di House of Lords pada 7 dan 9 September.

Bagi industri kripto, pergeseran ini patut diperhatikan karena menempatkan stablecoin dan penyelesaian berbasis token dalam kerangka kebijakan yang sama dengan sistem pembayaran kritis lainnya.

Pesan dari Westminster semakin jelas: aset digital semakin tidak diperlakukan sebagai sistem keuangan paralel, melainkan sebagai infrastruktur yang diharapkan oleh regulator untuk diintegrasikan ke dalam sistem yang sudah ada.

Artikel ini diterjemahkan dari bahasa Inggris menggunakan AI. Versi asli berbahasa Inggris adalah sumber yang berwenang; terjemahan otomatis dapat mengandung ketidakakuratan, terutama dalam terminologi hukum dan peraturan.