Menyusul pengesahan Undang-Undang Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) (Undang-Undang 1154), Bank of Ghana telah meluncurkan Inisiatif Literasi Aset Virtual Nasional.
Ghana Semakin Meresmikan Sektor Aset Digital dengan Kampanye Pendidikan

Memperkuat Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
Bank of Ghana (BOG) baru-baru ini meluncurkan inisiatif kesadaran cryptocurrency yang diberi nama National Virtual Assets Literacy Initiative (NAVALI). Peluncuran NAVALI merupakan respons langsung terhadap lingkungan legislatif baru yang diciptakan dengan persetujuan terbaru Parlemen terhadap Undang-Undang Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) (Undang-Undang 1154). Undang-undang ini secara efektif mengakhiri bertahun-tahun ambiguitas hukum, membawa perdagangan cryptocurrency dan layanan keuangan berbasis blockchain ke dalam lingkup peraturan formal negara.
Selama bertahun-tahun, Bank of Ghana telah memperingatkan publik tentang risiko aset digital yang tidak diatur. Namun, pengesahan undang-undang aset digital secara fundamental telah mengubah lanskap kebijakan. Undang-undang baru ini memberi wewenang kepada BOG dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) untuk memberi lisensi, mengawasi, dan memberikan sanksi kepada operator di bidang tersebut.
Baca selengkapnya: Dari Daerah Abu-abu ke Pertumbuhan: Ghana Meresmikan Sektor Crypto
Dengan kerangka hukum yang kini sudah ada, NAVALI berfungsi sebagai alat utama yang dihadapi publik oleh pemerintah untuk memastikan transisi ke pasar yang diatur tidak membuat warga rentan terhadap penipuan atau volatilitas pasar.
Menurut pejabat BOG, inisiatif ini akan fokus mendidik publik tentang volatilitas inheren aset digital. Ini juga bertujuan untuk membantu pengguna mengidentifikasi penyedia layanan aset virtual (VASPs) berlisensi untuk menghindari banyak platform penipuan yang secara historis menargetkan investor Ghana, sambil menginformasikan warga tentang perlindungan yang kini mereka nikmati di bawah Undang-Undang VASP yang baru.
Kebutuhan mendesak NAVALI diperkuat oleh skala sektor ini. Data terbaru menunjukkan hampir 3 juta warga Ghana — sekitar 17% dari populasi dewasa — aktif dalam pasar aset digital, dengan volume transaksi informal tahunan diperkirakan lebih dari $3 miliar.
“Regulasi dan penegakan yang efektif tidak dapat dicapai oleh regulator saja,” kata Gubernur BoG Johnson Asiama. “Seluruh ekosistem harus dipersiapkan dengan baik melalui pemahaman yang baik tentang aktivitas aset virtual, implikasi, dan risiko yang terkait.”
Peluncuran NAVALI dan pelaksanaan Undang-Undang VASP dilakukan saat Ghana dilaporkan bergerak maju dengan mata uang digital bank sentral (CBDC)-nya, yaitu e-cedi. Meskipun e-cedi tetap menjadi aset yang diterbitkan negara dan cryptocurrency masih belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah untuk penyelesaian utang, undang-undang baru ini memungkinkan pertukaran legal dan penggunaannya sebagai kendaraan investasi.
Para ahli industri percaya kombinasi antara undang-undang baru dan program literasi NAVALI akan memacu ekosistem fintech Ghana, memberikan lampu hijau yang telah ditunggu oleh mitra internasional dan perusahaan rintisan lokal untuk membangun solusi berbasis blockchain untuk remitansi dan perdagangan lintas batas.
FAQ 💡
- Apakah perdagangan cryptocurrency legal di Ghana di bawah undang-undang baru? Perdagangan dan kepemilikan aset digital kini resmi legal dan diatur di bawah Undang-Undang Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) 2025 (Undang-Undang 1154).
- Apa tujuan dari Inisiatif Literasi Aset Virtual Nasional (NAVALI)? Bank of Ghana meluncurkan NAVALI untuk mendidik publik tentang risiko crypto dan membantu pengguna membedakan antara penyedia berlisensi dan skema penipuan.
- Siapa yang bertanggung jawab untuk mengatur aset digital di Ghana? Bank of Ghana dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) berbagi pengawasan, dengan BoG menangani sistem pembayaran dan SEC mengelola kegiatan yang berfokus pada investasi.
- Apakah Undang-Undang VASP baru berarti cryptocurrency sekarang merupakan alat pembayaran yang sah di Ghana? Tidak, Cedi Ghana tetap menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah untuk penyelesaian utang dan transaksi publik meskipun kerangka hukum baru untuk pertukaran aset digital.









