Langkah tersebut bertujuan untuk meredakan ketegangan di Kongres seiring Presiden Luiz Inácio Lula da Silva mengubah arah kebijakan menjelang pemilihan umum yang akan datang. Dario Durigan, Menteri Ekonomi yang baru saja dilantik, akan memfokuskan perhatiannya pada isu-isu lain guna menghindari hilangnya dukungan lebih lanjut dari para anggota parlemen.
Brasil Mundur dari Rencana Pajak Kripto Menjelang Pemilihan Presiden

Rencana Pajak Kripto Ditunda Saat Lula Beralih ke Mode Pemilu
Meskipun media lokal melaporkan bahwa pemajakan transaksi stablecoin di Brasil hanya tinggal beberapa minggu lagi, data terbaru menunjukkan bahwa pemerintah telah mengalihkan prioritasnya ke hal-hal lain.
Menurut sumber yang diwawancarai oleh Reuters, pemerintah Brasil akan menunda langkah-langkah ini untuk kemungkinan masa jabatan keempat Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, seiring pemerintah beralih ke mode pemilu penuh dan menghindari mengeluarkan undang-undang yang kontroversial.
"Masalah ini tetap menjadi perhatian. Namun, hal ini perlu ditangani dengan hati-hati, karena suasana di Brasilia sedang memanas," tegas seorang sumber.

Langkah ini diambil setelah muncul rumor rencana perpajakan yang memperlakukan transaksi stablecoin sebagai operasi valuta asing yang akan mengenakan pajak sebesar 3,5% pada semua pergerakan, termasuk pengecualian bagi pengguna yang tidak mentransfer lebih dari 10.000 real Brasil (hampir $1.910) setiap bulan.
Usulan tersebut mendapat reaksi keras dari organisasi kripto dan anggota parlemen, yang bahkan berjanji akan mengambil tindakan hukum terhadap langkah ini, dengan klaim bahwa hal itu akan bertentangan dengan konstitusi dan melanggar regulasi kripto yang berlaku.
Menurut para analis, meskipun usulan ini akan mengganggu industri kripto di negara tersebut, hal ini juga akan memungkinkan pemerintah menerima lebih dari $8 miliar dari aliran kripto, sehingga bisnis pengiriman uang stablecoin keluar dari zona abu-abu. Saat ini, warga Brasil memanfaatkan celah ini untuk menghindari pajak.
Menteri Ekonomi yang baru saja dilantik, Dario Durigan, yang secara kebetulan menegaskan bahwa aturan perpajakan stablecoin sedang disusun pada bulan November lalu, adalah wajah baru di bidang ekonomi dan harus menangani dampak konflik AS-Israel-Iran terhadap keuangan Brasil.
Durigan mengambil alih jabatan ini setelah sekutu lama Lula, Fernando Haddad, mengundurkan diri untuk ikut serta dalam pemilihan mendatang, dengan tujuan terpilih sebagai Gubernur São Paulo.

Brasil akan mengusulkan pajak sebesar 3,5% atas pembelian stablecoin dan transfer uang.
Temukan bagaimana kebijakan pajak baru Brasil bertujuan untuk mengatur transaksi stablecoin dengan mengenakan pajak transaksi keuangan sebesar 3,5%. read more.
Baca sekarang
Brasil akan mengusulkan pajak sebesar 3,5% atas pembelian stablecoin dan transfer uang.
Temukan bagaimana kebijakan pajak baru Brasil bertujuan untuk mengatur transaksi stablecoin dengan mengenakan pajak transaksi keuangan sebesar 3,5%. read more.
Baca sekarang
Brasil akan mengusulkan pajak sebesar 3,5% atas pembelian stablecoin dan transfer uang.
Baca sekarangTemukan bagaimana kebijakan pajak baru Brasil bertujuan untuk mengatur transaksi stablecoin dengan mengenakan pajak transaksi keuangan sebesar 3,5%. read more.
FAQ
-
Mengapa Brasil menunda usulan pajak atas stablecoin? Pemerintah menunda langkah kontroversial tersebut hingga setelah pemilihan umum mendatang untuk menghindari reaksi politik yang negatif.
-
Apa saja yang termasuk dalam rencana pajak kripto Brasil yang dikabarkan? Rencana yang diusulkan akan mengenakan pungutan sebesar 3,5% atas transaksi stablecoin dengan memperlakukannya sebagai operasi valuta asing.
-
Bagaimana reaksi organisasi lokal terhadap pajak stablecoin? Anggota parlemen Brasil dan kelompok kripto mengancam akan mengambil tindakan hukum, dengan alasan bahwa langkah tersebut tidak konstitusional dan melanggar peraturan yang berlaku.
-
Siapa yang sekarang mengawasi kebijakan ekonomi dan kripto Brasil? Menteri Ekonomi yang baru saja dikukuhkan, Dario Durigan, telah mengambil alih kendali setelah Fernando Haddad mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur São Paulo.









